topmetro.news, Samosir – DPRD Samosir meminta Bupati Vandiko Timotius Gultom ST mengganti atau mengevaluasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda Litbang) Samosir dan Manajemen RSUD Harianus Sinaga
Hal itu disampaikan tiga fraksi di DPRD Samosir, yakni Parluhutan Sinaga (Juru bicara Fraksi Golkar), Renaldi Naibaho (Juru Bicara Fraksi Persatuan Demokrat Indonesia Raya), dan Edis V Naibaho (Fraksi PDIP), melalui penyampaian pemandangan fraksi terhadap Ranperda Penetapan APBD Samosir TA 2026, pada rapat paripurna, Jumat (28/11/2025).
Menurut Fraksi Persatuan Demokrat Indonesia Raya, bahwa selama ini komunikasi antara DPRD dan Bappeda kerap mengalami hambatan yang terasa seperti pintu yang hanya terbuka setengah. Sehingga menyulitkan DPRD membaca arah kebijakan secara utuh.
Kata Renaldi Naibaho, dalam tata kelola pemerintahan, perencanaan adalah kompas. Jika kompasnya buram, maka perjalanan pembangunan pun kehilangan titik terang. Karena itu, dengan penuh tanggung jawab politik, Fraksi PDIR memandang perlu adanya evaluasi terhadap kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Samosir. Fraksi PDIR juga mendorong Bupati Samosir untuk melakukan pergantian Kepala Bappeda Samosir demi menghadirkan figur yang lebih terbuka, responsif dan siap berkolaborasi.
Juru Bicara Fraksi Golkar Parluhutan Sinaga mengatakan, kinerja Bappeda selama ini dinilai tidak optimal dan berdampak langsung terhadap lemahnya perencanaan pembangunan serta tidak maksimalnya pendapatan daerah. Karena itu, pihaknya meminta bupati mengambil tindakan tegas.
“Supaya Bupati Samosir mengganti Kepala Bappeda,” ujar Parluhutan dalam sidang paripurna.
Fraksi Golkar juga menyampaikan perhatian serius terhadap manajemen rumah sakit dan pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Samosir.
Terkait manajemen rumah sakit, Fraksi Golkar menilai bahwa kinerja pimpinan RSUD belum menunjukkan kapasitas manajerial yang memadai. Persoalan pelayanan dan poli mata yang sudah tutup supaya dicari solusi. Tata kelola adinistrassi hingga pengaturan operasional rumah sakit masih jauh dari standartnprofesional yang diharapkan.
“Kondisi ini menimbulkan ketidakefisienan dan berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat. Atas dasar itu, Fraksi Golkar memandang prlu adanya ealuasi menyeluruh terhadap kinerja kepala rumah sakit termasuk aspek kepemimpinan, manajerial dan kemampuan mengambil keputusan strategis,” tegas Parluhutan.
Sementara terkait Sekretariat DPRD, Fraksi Golkar menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan anggran mulai dari perencanaayang kurang matang. “Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas tata kelola keuangan agar Sekretariat DPRD mampu mendukung fungsi kelembagaan dengan lebih baik, transparan dan akuntabel,” jelas Parluhutan.
Juru Bicara Fraksi PDIP Edis V Naibaho minta pemerintah daerah memperbaiki tata kelola, meningkatkan insentif investasi, serta memaksimalkan implementasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024. Fraksi juga menekankan perlunya evaluasi belanja daerah agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Fraksi PDIP meminta RSUD wajib mengoperasikan kembali poli mata dan meningkatkan pemanfaatan rumah susun sebagai PAD serta meningktakan fungsi ruang terbuka hijau RSUD Hadrianus Sinaga dengan penertiban wilayah sekitar serta memastikan tidak ada penambahan bangunan baru yang mengurangi fungsi ruang terbuka RSUD.
Fraksi PDIP meminta Pemkab Samosir melakukan pembenahan pada sektor perencanaan daerah dan menilai perlu dilakukan evaluassi terhadap kinerja Kepala Bappeda untuk mendorong perencanaan yang lebih terbuka, responsif dan kolaboratif.
Sementara tanggapan dari Fraksi Nasdem yang dibacakan Juliana Pardede meminta kepada Pemkab Samosir untuk melakukan segera penataan kawasan APL Tele serta melakukan pembenahan pada sektor perencanaan daerah.
“Selama ini proses kordinasi dan komunikasi antara DPRD dengan beberapa pimpinan OPD kerap mengalami hambatan sehingga menyulitkan kami membaca arah kebijakan secara utuh. Fraksi Nasdem memandang perlu adanya evaluassi terhadap kinerja beberapa pimpinan OPD dan mendorong Bupati Samosir menghadirkan figur yang lebih terbuka, responsif dan siap berkolaborasi dengan segala pihak,” harap Juliana.
reporter | Tetty Naibaho
